Sengketa bisnis seringkali terjadi dalam transaksi bisnis yang dituangkan dalam Perjanjian yang telah disepakati oleh Para Pihak. Perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang nantinya akan dilakukan oleh Para Pihak, apabila dilanggar oleh salah satu pihak, maka kemungkinan akan terjadi sengketa. Sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh Para Pihak melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Perjanjian yang dibuat
Perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisili atau berbeda kewarganegaraan. Ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”
Salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci. Akan tetapi, Undang-undang tersebut tidak melarang adanya perceraian asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Berdasarkan, ketentuan