Gugatan provisi pada dasarnya adalah tuntutan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelumnya putusan akhir dijatuhkan. Adapun yang diperbolehkan diputuskan dalam provisi adalah apabila ada suatu tindakan yang harus segera diambil dalam menangani perkara tersebut yang bersifat mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya. Bahwa didalam permohonan provisi
Merujuk pada ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Akan tetapi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan dan dapat
Penuntut umum dapat mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai contoh, antara lain: dakwaan pertama dengan Pasal 372 KUHP atau dakwaan kedua dengan Pasal 378 KUHP. Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dari dakwaan mana yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Jika salah satu Pasal telah terpenuhi dan terbukti secara sah
Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berwenang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara PKPU dapat menyatakan Debitor dalam keadaan PKPU dengan mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan dan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan perkara tersebut. Apabila Permohonan PKPU dikabulkan oleh Majelis Hakim,
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Negara berperan penting untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara dan memberikan kepastian hukum melalui lembaga kekuasaan kehakiman. Melalui Peradilan Umum, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Pengadilan