Pokok sengketa dalam proses atau tindakan administrasi yang melibatkan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan, maka penyelesaian sengketa tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Bentuk proses atau tindakan administrasi yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum
Hukum pidana adalah salah satu ruang lingkup hukum yang paling ketat dalam penerapannya, oleh karena itu suatu perbuatan tidak boleh dianggap sebagai perbuatan pidana sebelum adanya sistem yang mengatur perbuatan tersebut, hal ini sejalan dengan penerapan ajaran sifat melawan hukum formil (formeele wederrectelijk), oleh karenanya maka penilaian tentang kesalahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis
Perlu diketahui, yang dimaksud dengan partij verzet (perlawanan pihak) adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak tereksekusi terhadap sita eksekusi, sehingga dalam hal nantinya Pelawan merupakan pihak dalam perkara pokok yang dimintakan eksekusi tersebut. Partij Verzet diatur di dalam ketentuan Pasal 207 HIR/225 RBg. Adapun ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR adalah mengatur mengenai derden verzet
Gugatan provisi pada dasarnya adalah tuntutan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelumnya putusan akhir dijatuhkan. Adapun yang diperbolehkan diputuskan dalam provisi adalah apabila ada suatu tindakan yang harus segera diambil dalam menangani perkara tersebut yang bersifat mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya. Bahwa didalam permohonan provisi
Merujuk pada ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Akan tetapi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan dan dapat
Sengketa bisnis seringkali terjadi dalam transaksi bisnis yang dituangkan dalam Perjanjian yang telah disepakati oleh Para Pihak. Perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang nantinya akan dilakukan oleh Para Pihak, apabila dilanggar oleh salah satu pihak, maka kemungkinan akan terjadi sengketa. Sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh Para Pihak melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Perjanjian yang dibuat
Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Reformasi Peradilan Pidana Fenomena ancaman terhadap saksi bukanlah sekadar wacana. Fakta menunjukkan bahwa posisi saksi tindak pidana sangat rentan terhadap teror dan intimidasi. Hal tersebut juga dialami oleh saksi dalam perannya sebagai whistleblower (saksi pelapor) dan justice collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum) yang mengungkap dan mendukung
HUKUM WARIS PERDATA Pendahuluan Penulis ingin mengungkapkan satu peristiwa penting yang masih hangat terjadi di Jember. Pengungkapan kasus pembunuhan yang mayatnya dikubur di lantai musala sebuah rumah dengan motif anaknya ingin menguasai warisan dan istrinya yang mau menikah lagi. Polisi menetapkan Busani (45) dan Bahar (26) sebagai tersangka pembunuhan Surono alias Sugiyono (51). Busani